Lawupos.com – Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Pacitan akan segera membahas rencana pembebasan tiket masuk destinasi wisata populer, Pantai Pancer Door.
Kepala Disbudparpora Pacitan, Turmudi, mengatakan bahwa rencana pembebasan atau penggratisan tiket masuk ke Pantai Pancer Door akan dibahas bersama Komisi III DPRD Pacitan. Hal ini dilakukan untuk mengkaji kemungkinan rencana tersebut, mengingat Pantai Pancer Door merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata.
Turmudi juga menjelaskan bahwa proses pembahasan dengan pihak legislatif sangat penting guna mengevaluasi potensi pendapatan daerah selain dari tiket masuk.
“Kami akan membahas bagaimana mengganti pendapatan daerah yang hilang jika tiket masuk dihapus. Masih ada pembahasan lebih lanjut, sehingga ketika Peraturan Daerah (Perda) disusun, kami dapat melakukan hal yang sama dengan objek, daya tarik, atau destinasi lainnya,” paparnya.
Menurut Turmudi, jika tiket masuk ke Pantai Pancer Door dihapuskan, jumlah pengunjung diharapkan meningkat.
“Kami berharap jumlah pengunjung akan meningkat, dan kami juga berharap segala jenis kegiatan seperti olahraga, hiburan, dan ekonomi kreatif dapat tumbuh, terutama usaha makanan kecil, warung, dan kios yang dapat dikelola. Saya yakin objek wisata ini akan menjadi ramai,” jelas Turmudi.
Namun, Turmudi juga menyatakan bahwa pihaknya akan mencari strategi untuk menggantikan pendapatan yang hilang akibat penggratisan tiket masuk dengan mengoptimalkan sektor lainnya.
“Yang penting, kami akan mencari cara untuk menggantikan pendapatan tiket masuk, seperti dengan meningkatkan pendapatan dari parkir, menyewakan kios, atau melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana seperti perbaikan jalan, penambahan area parkir, atau penambahan kios jika anggaran memungkinkan,” tambahnya.
Sebelumnya, DPRD Pacitan sedang mempercepat proses rasionalisasi tiket wisata, di mana salah satu poinnya adalah pembebasan tiket masuk ke Pantai Pancer Door.
Draf rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan menjadi dasar hukum untuk merevisi tarif kunjungan di objek wisata tersebut sedang dibahas bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif. @redaksi
