Lawupos.com – Masalah yang kerap menjadi persoalan klasik bagi petani, yakni kesulitan mendapatkan pupuk, kembali melanda petani di daerah Wonogiri. Kelangkaan pupuk tersebut berakibat pada harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini membuat para petani mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri untuk segera menemukan solusi atas masalah ini.
Tuntutan dari petani tersebut terungkap dalam sarasehan yang digelar oleh Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, dengan ratusan petani di pendapa Rumdin Bupati Wonogiri pada Rabu (24/5/2023). Sarasehan ini diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan (Dipertan) Wonogiri menyusul rencana pemberian bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) pada tahun 2023.
Bupati mengakui bahwa kelangkaan pupuk urea bersubsidi sering terjadi menjelang musim tanam ketiga. “Kewenangan kami di Pemkab hanya sebatas mengajukan penambahan kuota atau jatah pupuk ke tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya.
Namun, Bupati menjelaskan bahwa masalah yang terjadi bukan semata-mata karena kelangkaan pupuk, melainkan juga akibat realisasi yang jauh dari permintaan yang diajukan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal ini diungkapkan Bupati Wonogiri kepada wartawan setelah pertemuan tersebut, yang juga dihadiri oleh Kepala Dipertan Wonogiri, Baroto.
Menurut bupati, terdapat sekitar 166 ribu petani di kabupaten ini yang mendapatkan alokasi pupuk setelah memiliki kartu tani. Akan tetapi, di lapangan terdapat banyak petani yang belum memiliki kartu tani namun tetap membutuhkan pupuk dalam jumlah yang signifikan.
“Begitu juga dengan kalangan petani di daerah pasang surut Waduk Gajahmungkur Wonogiri, diperkirakan terdapat sekitar 4 ribu orang yang belum tercover oleh kartu tani,” ujar Bupati sambil menegaskan bahwa pihaknya siap mengajukan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemerintah pusat agar alokasi pupuk bersubsidi di daerah tersebut dapat ditambah. (@redaksi)
